Pelita Jogja – Direktur Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah (SNHR), Fadl Abdulghani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendokumentasikan lebih dari 6.000 petugas rezim Bashar al-Assad yang terlibat dalam kejahatan perang. Dalam sebuah wawancara dengan Anadolu, Abdulghani menyerukan agar semua pihak yang bertanggung jawab dihukum dan mengusulkan pembentukan pengadilan nasional untuk mengadili kejahatan-kejahatan tersebut.

Abdulghani menyatakan bahwa tanpa keadilan, kemarahan yang berkembang di kalangan keluarga korban bisa berujung pada aksi balas dendam. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Assad dan para perwira seniornya harus dihadapkan pada peradilan. Menurutnya, tegaknya keadilan adalah syarat utama bagi proses pemulihan Suriah, di mana rakyatnya bisa berkontribusi dalam membangun kembali negara yang telah porak-poranda akibat perang.

SNHR juga menyoroti perlunya dukungan internasional, baik dalam bentuk keahlian hukum maupun bantuan finansial, untuk membangun sistem peradilan yang independen di Suriah. Abdulghani menjelaskan bahwa meskipun negara ini telah dilanda kehancuran selama bertahun-tahun, mendirikan lembaga peradilan yang dapat menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia adalah langkah penting untuk memastikan keadilan bagi para korban.

Selain itu, Abdulghani mengungkapkan bahwa SNHR telah mengumpulkan bukti lebih dari 200.000 kematian yang terjadi karena perintah langsung dari rezim Assad. Ia menekankan bahwa korban-korban ini berhak mendapatkan kompensasi, dan para pelaku yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut harus dimintai pertanggungjawaban. Sementara itu, organisasi ini terus berupaya untuk menyoroti kasus-kasus penyiksaan dan pembunuhan yang terjadi di tempat-tempat penahanan, yang semakin memperburuk pelanggaran hak asasi manusia di Suriah.

Salah satu pesan yang ditekankan Abdulghani adalah pentingnya persatuan di antara rakyat Suriah. Ia menegaskan bahwa hanya dengan bersatu, rakyat Suriah dapat membangun negara yang lebih demokratis, yang dapat menjamin hak-hak setiap warganya. Dalam pandangannya, Suriah perlu mengadopsi sistem yang menghormati kebebasan, keadilan, dan hak asasi manusia, sebagaimana yang diterapkan di banyak negara demokratis lainnya.

Abdulghani juga mengucapkan terima kasih kepada negara-negara tetangga seperti Turki, Yordania, dan Lebanon, yang telah memberikan dukungan kepada Suriah dalam berbagai bentuk. Dukungan ini, terutama bagi para pengungsi Suriah dan infrastruktur kemanusiaan, sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup jutaan warga yang terdampak oleh konflik panjang ini.

Sebagai pemimpin Suriah selama 24 tahun, Bashar al-Assad telah menjadi simbol dari rezim yang tidak hanya mengabaikan hak asasi manusia, tetapi juga menggunakan kekerasan brutal terhadap rakyatnya sendiri. Setelah kelompok anti-rezim berhasil menguasai Damaskus, Assad melarikan diri ke Rusia, dan dengan demikian mengakhiri dominasi Partai Ba’ath yang telah menguasai negara itu sejak 1963. Kepergian Assad ke Rusia menunjukkan berakhirnya era panjang pemerintahan otoriter yang tidak memberikan ruang bagi oposisi atau kebebasan berpendapat.

Dengan meningkatnya seruan internasional untuk keadilan dan akuntabilitas, masa depan Suriah masih dipenuhi ketidakpastian. Namun, bagi banyak rakyat Suriah, harapan untuk melihat keadilan ditegakkan dan para pelaku kejahatan perang dihukum adalah kunci untuk memulai proses penyembuhan dan rekonstruksi negara yang telah hancur.