Pelita Jogja – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai merealisasikan pembangunan 30 unit Sekolah Rakyat di Jawa Barat pada tahun ini. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa setiap kabupaten di Jawa Barat akan memiliki satu Sekolah Rakyat yang difokuskan untuk menampung anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam pertemuan di Jakarta, setelah menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Sekolah Rakyat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, ia menjelaskan bahwa indikator kemiskinan yang digunakan dalam seleksi siswa akan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurutnya, anak-anak dari keluarga yang masuk dalam kategori desil satu, atau kelompok paling miskin, akan mendapatkan prioritas utama dalam penerimaan di Sekolah Rakyat. Dengan menerapkan konsep asrama, sekolah ini memungkinkan siswa yang masih berada di jenjang pendidikan dasar tetap dapat dikunjungi oleh orang tua mereka secara berkala.

Untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan ekonomi bagi siswa yang terpilih, pemerintah telah menetapkan bahwa seluruh biaya pendidikan di Sekolah Rakyat akan ditanggung sepenuhnya oleh negara. Mulai dari kebutuhan asrama, pakaian, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan pokok lainnya, semua akan disediakan tanpa dipungut biaya.

Dalam jangka panjang, sekolah ini diharapkan dapat menyediakan jenjang pendidikan dari SD hingga SMA dengan kapasitas sekitar 300 hingga 500 siswa di setiap tingkat. Dengan demikian, satu Sekolah Rakyat diperkirakan mampu menampung hingga 1.000 murid. Pembangunan akan dimulai tahun ini dengan menyesuaikan situasi dan kesiapan masing-masing daerah.

Saat ini, Saifullah Yusuf tengah melakukan konsolidasi dengan bupati dan wali kota untuk menentukan lokasi yang tepat bagi pendirian Sekolah Rakyat. Ia meminta kepada para kepala daerah yang memiliki aset atau lahan yang memenuhi kriteria agar dapat diusulkan sebagai lokasi pembangunan sekolah. Setelah melalui tahap pemeriksaan, jika memungkinkan, sekolah-sekolah ini akan segera dibangun dalam waktu dekat.

Target pemerintah untuk Jawa Barat adalah memiliki 30 Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Selain itu, ada kemungkinan provinsi juga akan memiliki satu atau dua Sekolah Rakyat tambahan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah.

Terkait dengan kurikulum, Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat akan menerapkan standar pendidikan yang setara dengan sekolah unggulan. Namun, konsep ini masih dalam tahap pembahasan untuk memastikan bahwa sistem pendidikan yang diterapkan benar-benar efektif dalam membangun karakter dan kompetensi siswa.

Sebagai bagian dari rencana jangka panjang, pemerintah menargetkan pendirian 200 Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, separuhnya akan dikelola oleh pemerintah, sedangkan sisanya akan melibatkan peran swasta. Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan dalam tahap awal pembangunan sekolah ini.

Keunggulan Sekolah Rakyat tidak hanya terletak pada fasilitas dan akses pendidikan gratis, tetapi juga pada penerapan pendidikan karakter serta bela negara. Selain itu, sekolah ini akan mengombinasikan kurikulum nasional dan internasional, serta memberikan pendampingan kepada siswa setelah mereka lulus, sehingga mereka dapat lebih siap menghadapi dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut baik inisiatif pembangunan Sekolah Rakyat ini. Menurutnya, kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi kultural. Ia mencontohkan bahwa anak dari keluarga pengemis cenderung akan mengikuti jejak orang tuanya jika tidak ada intervensi pendidikan yang tepat. Oleh karena itu, menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat sangat penting dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Sebagai bagian dari strategi perbaikan sistem pendidikan di Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga berencana merevolusi pola belajar siswa, termasuk dengan mengubah jam masuk sekolah lebih awal. Ia menilai bahwa kebiasaan nongkrong hingga tengah malam harus diubah menjadi budaya tidur lebih awal agar siswa dapat lebih disiplin dalam belajar.

Selain itu, ia juga ingin menerapkan kebijakan di mana sekolah-sekolah favorit harus menerima setidaknya 20 persen siswa dari kelompok kurang mampu. Dengan cara ini, anak-anak dari keluarga miskin dapat memiliki kesempatan untuk belajar di lingkungan yang lebih kompetitif dan mendapatkan bimbingan dari guru-guru terbaik.

Dengan berbagai kebijakan ini, pemerintah berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi konkret dalam meningkatkan akses pendidikan dan memutus siklus kemiskinan di Indonesia.