Pelita Jogja – Swiss tidak berencana mengadakan konferensi kedua yang hanya membahas masalah Ukraina. Sebaliknya, fokus utama mereka saat ini adalah mempersiapkan pembicaraan gencatan senjata. Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Swiss, menanggapi spekulasi mengenai pertemuan lanjutan tentang konflik Ukraina. Menteri Luar Negeri Swiss, Ignazio Cassis, pada 16 Desember menegaskan bahwa negara tersebut “secara aktif bekerja” dengan Uni Eropa, Amerika Serikat (AS), Rusia, serta negara-negara G7 untuk menyelenggarakan sebuah konferensi yang lebih melibatkan Rusia dalam upaya menyelesaikan krisis Ukraina.
“Saat ini, kami tidak merencanakan konferensi perdamaian kedua. Fokus utama kami adalah mempersiapkan pembicaraan gencatan senjata. Pemilu AS juga menjadi faktor kunci yang harus diperhatikan,” ujar Cassis kepada surat kabar Rusia, Izvestia.
Meskipun demikian, Kedutaan Besar Rusia di Bern menyatakan bahwa Moskow tetap terbuka untuk melakukan dialog dengan perwakilan Swiss. Rusia siap untuk berkomunikasi secara konstruktif mengenai Ukraina, meskipun tidak menganggap Swiss sebagai mediator utama dalam konflik tersebut. Diplomasi antara Rusia dan Swiss sudah terjalin, seperti yang dibuktikan dengan kontak antara Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, dan Ignazio Cassis pada 18 Desember.
Namun, Kedutaan Rusia menegaskan bahwa keterlibatan Swiss sebagai mediator akan bergantung pada sikap politik negara tersebut. Jika Swiss terus mendukung Ukraina secara terbuka, hal itu bisa mempengaruhi peran mereka dalam mediasi. Kedutaan juga mengkritik upaya negara-negara Barat yang mencoba memaksakan perdamaian melalui formula perdamaian yang dianggap menguntungkan pihak Ukraina. Mereka berpendapat bahwa pendekatan ini tidak akan mengubah sikap Moskow, karena dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional Rusia.
Sebagai informasi, konferensi pertama mengenai Ukraina diadakan di Burgenstock, Swiss, pada 15-16 Juni 2024, dihadiri oleh lebih dari 90 negara dan delapan organisasi internasional. Meskipun banyak negara yang hadir, beberapa negara seperti Armenia, Bahrain, Brasil, dan Indonesia, serta beberapa negara lain, tidak menandatangani komunike akhir konferensi tersebut. Keputusan ini menunjukkan ketidaksepakatan mengenai pendekatan perdamaian yang ditawarkan dalam konferensi tersebut.
Kremlin pun menekankan bahwa pencarian solusi tanpa melibatkan Rusia adalah pendekatan yang tidak logis dan sia-sia. Sebelumnya, Rusia telah mengajukan inisiatif perdamaian yang mengusulkan beberapa syarat, termasuk penghentian tembakan oleh Rusia dan mundurnya pasukan Ukraina dari wilayah yang diklaim Rusia. Selain itu, Rusia meminta Ukraina untuk tidak bergabung dengan NATO, melakukan demiliterisasi dan denazifikasi, serta menerima status netral, non-blok, dan non-nuklir.
Presiden Rusia, Vladimir Putin, juga menekankan pentingnya pencabutan sanksi terhadap Rusia sebagai bagian dari inisiatif perdamaian. Namun, sikap keras Ukraina yang menolak untuk bernegosiasi, disertai dengan undang-undang domestik yang melarang perundingan dengan Rusia, membuat proses perdamaian semakin sulit.
Tanggapan Rusia terhadap serangan teroris oleh Ukraina di wilayah Kursk semakin memperburuk kemungkinan negosiasi. Putin menegaskan bahwa dengan adanya serangan tersebut, Rusia tidak akan melanjutkan pembicaraan dengan pihak yang menyerang warga sipil dan infrastruktur sipil. Penasihat Kremlin, Yuri Ushakov, kemudian mengungkapkan bahwa meskipun proposal perdamaian Rusia belum dibatalkan, negosiasi dengan Ukraina tetap ditangguhkan.
Dengan situasi yang semakin rumit, Swiss tetap berkomitmen untuk terus berusaha mendorong dialog konstruktif antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, meskipun berperan dalam memfasilitasi komunikasi, Swiss lebih memilih untuk memfokuskan upaya mereka pada persiapan pembicaraan gencatan senjata dan menjamin stabilitas kawasan.
