Pelita Jogja – Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu mengadopsi resolusi penting yang menegaskan kembali dukungan terhadap Badan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA). Resolusi ini juga menyerukan kepada Israel untuk memastikan kelancaran operasional badan tersebut, terutama dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada jutaan pengungsi Palestina yang tersebar di berbagai wilayah.
Resolusi yang diajukan oleh utusan Palestina itu disetujui dengan suara mayoritas, yakni 159 negara mendukung, 9 menolak, dan 11 abstain. Isinya menyoroti peran krusial UNRWA dalam melayani kebutuhan pengungsi Palestina di wilayah operasinya, yang meliputi Yordania, Lebanon, Suriah, serta Wilayah Pendudukan Palestina. Badan ini telah beroperasi selama puluhan tahun dan diakui sebagai pilar utama respons kemanusiaan, khususnya di Gaza.
Dalam resolusi tersebut, UNRWA disebut sebagai entitas yang tidak tergantikan dalam memberikan layanan vital seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan darurat bagi pengungsi Palestina. Namun, upaya badan ini seringkali terkendala oleh berbagai tantangan, termasuk gangguan di lapangan yang menimbulkan keprihatinan mendalam. Resolusi PBB secara khusus mengecam pelanggaran terhadap kekebalan fasilitas milik UNRWA, termasuk insiden yang merusak tempat-tempat yang dilindungi oleh hukum internasional.
Selain itu, resolusi ini menyerukan kepada Israel untuk bertindak sesuai dengan hukum internasional dengan memberikan akses penuh, cepat, dan aman bagi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Kebijakan yang dianggap menghambat distribusi bantuan dipandang dapat memperburuk krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada dukungan UNRWA. Resolusi juga mengecam undang-undang yang disahkan Knesset Israel pada Oktober 2024, yang dianggap berpotensi memperumit upaya bantuan kemanusiaan di wilayah tersebut.
Dalam konteks pendanaan, PBB meminta negara-negara anggota untuk meningkatkan kontribusi mereka guna mendukung keberlanjutan operasional UNRWA. Permintaan ini mencakup kontribusi sukarela, perjanjian pendanaan multi-tahun, dan peningkatan jumlah bantuan sesuai kemampuan negara-negara donor. Dukungan finansial ini dianggap sangat penting untuk mengatasi kebutuhan yang semakin meningkat di tengah kondisi krisis yang berkepanjangan.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, diberi tugas untuk mengevaluasi kerugian yang dialami UNRWA selama konflik dan memastikan adanya reparasi yang sesuai dengan hukum internasional. Selain itu, Guterres juga diminta menyusun laporan komprehensif terkait implementasi resolusi ini dalam waktu 60 hari setelah pengesahannya. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa upaya perlindungan terhadap pengungsi Palestina dapat terus berjalan dengan baik di masa mendatang.
Resolusi ini tidak hanya menggarisbawahi peran vital UNRWA dalam memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi juga menyoroti pentingnya badan tersebut dalam menjaga stabilitas regional di Timur Tengah. Dengan menyediakan layanan yang esensial, UNRWA telah membantu mengurangi ketegangan di wilayah konflik dan mendorong terciptanya kondisi yang lebih stabil bagi jutaan pengungsi Palestina.
Meskipun resolusi ini menunjukkan solidaritas global terhadap isu pengungsi Palestina, tantangan operasional dan ancaman terhadap keamanan badan tersebut masih menjadi persoalan besar yang harus dihadapi. Namun, keberadaan UNRWA tetap menjadi harapan bagi banyak orang yang terdampak konflik di wilayah ini. Dengan dukungan yang kuat dari komunitas internasional, UNRWA diharapkan dapat terus melanjutkan misinya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi pengungsi Palestina, meskipun tantangan yang ada semakin kompleks.
