Pelita Jogja – Marine Le Pen, pemimpin fraksi National Rally di parlemen Prancis, meminta Perdana Menteri baru Francois Bayrou untuk lebih terbuka terhadap masukan dari oposisi dalam proses penyusunan anggaran negara tahun 2025. Hal ini disampaikan Le Pen pada Jumat (13/2) melalui platform X, di mana ia menyoroti pentingnya dialog lintas pihak untuk memastikan keberhasilan kebijakan yang akan diambil.

Le Pen menegaskan bahwa pemerintah perlu meninggalkan pendekatan lama yang hanya melanjutkan kebijakan Macronisme. Menurutnya, kebijakan tersebut sudah dua kali ditolak parlemen dalam pemungutan suara. Jika pemerintah tetap memaksakan kebijakan serupa tanpa mendengar masukan dari pihak lain, hal itu hanya akan menghasilkan kebuntuan politik dan kegagalan yang berulang.

Penunjukan Francois Bayrou sebagai Perdana Menteri baru oleh Presiden Emmanuel Macron dilakukan di tengah situasi politik yang memanas. Bayrou, seorang politisi senior berusia 73 tahun, juga memimpin partai Modem yang bersekutu dengan partai Renaisans milik Macron. Namun, tantangan besar menantinya karena ia harus mampu mengatasi ketidakpercayaan dari kubu oposisi yang kuat di parlemen.

Mathilde Panot, salah satu pemimpin dari fraksi sayap kiri France Unbowed, menyatakan bahwa partainya akan segera mengajukan mosi tidak percaya terhadap Bayrou. Di sisi lain, ketua partai sayap kanan National Rally, Jordan Bardella, menegaskan bahwa partainya tidak akan terburu-buru mengambil langkah serupa, meskipun tetap waspada terhadap kebijakan yang mungkin diusulkan Bayrou. Bardella mengingatkan bahwa ada beberapa “garis merah” yang tidak boleh dilanggar oleh pemerintah, seperti kenaikan pajak, pengurangan penggantian biaya pengobatan, dan perubahan pada sistem dana pensiun.

Bayrou ditunjuk menggantikan Michel Barnier, perdana menteri sebelumnya dari Partai Republik, yang digulingkan melalui mosi tidak percaya pada 4 Desember. Barnier kehilangan dukungan parlemen setelah memaksakan rancangan anggaran jaminan sosial 2025 tanpa persetujuan mayoritas anggota parlemen. Kebijakan yang diusulkan Barnier menuai kontroversi karena mencakup rencana penghematan besar-besaran, termasuk pemotongan pengeluaran publik sebesar 40 miliar euro (sekitar Rp672,4 triliun) dan kenaikan pajak sebesar 20 miliar euro (sekitar Rp336,2 triliun).

Barnier membela langkahnya dengan alasan bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk mengurangi utang publik Prancis yang telah mencapai angka 3,2 triliun euro (sekitar Rp53,79 kuadriliun), atau setara dengan 112 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ia berencana menekan defisit anggaran dari sekitar 6,1 persen PDB menjadi 5 persen pada tahun 2025, dan kemudian turun lagi menjadi 3 persen pada tahun 2029. Namun, pendekatan sepihak yang diambil Barnier memicu reaksi keras dari berbagai pihak di parlemen, yang pada akhirnya menyebabkan kejatuhannya.

Kini, Bayrou harus menghadapi situasi politik yang sangat terfragmentasi. Ia tidak hanya dituntut untuk menyusun anggaran yang lebih inklusif, tetapi juga harus membangun kepercayaan di antara kubu-kubu yang berseberangan. Marine Le Pen dan pemimpin oposisi lainnya mendesak agar Bayrou memprioritaskan dialog dengan semua kekuatan politik yang ada di parlemen.

Dalam pandangan Le Pen, keberhasilan Bayrou akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk meninggalkan kebijakan lama yang hanya berpihak pada segelintir kelompok. Ia berharap Bayrou dapat memanfaatkan momentum ini untuk menghadirkan kebijakan anggaran yang benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat Prancis secara luas.

Francois Bayrou menghadapi tugas berat untuk menyatukan berbagai pihak di parlemen sembari mencari solusi atas tekanan ekonomi dan sosial yang melanda negara tersebut. Langkah yang diambil dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi penentu bagi masa depan politik Prancis, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.