Pelita Jogja – Kejaksaan Korea Selatan pada Jumat (13/12) mengumumkan penahanan Letnan Jenderal Lee Jin-woo, Panglima Komando Pertahanan Ibu Kota, atas dugaan keterlibatannya dalam pernyataan darurat militer yang kontroversial oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Penahanan tersebut dilakukan setelah pengadilan mengeluarkan surat perintah resmi. Kasus ini menjadi sorotan nasional karena melibatkan petinggi militer dan menimbulkan pertanyaan besar tentang stabilitas demokrasi di Korea Selatan.

Letnan Jenderal Lee Jin-woo, yang telah ditangguhkan dari jabatannya sejak pekan lalu, diduga memainkan peran penting dalam insiden tersebut. Menurut laporan kantor berita Yonhap, ia memerintahkan mobilisasi personel militer ke gedung Majelis Nasional di Seoul setelah Presiden Yoon menyatakan darurat militer pada malam 3 Desember. Deklarasi darurat itu didasarkan pada tuduhan bahwa kelompok oposisi mendukung Korea Utara dan berencana melakukan makar, klaim yang hingga kini masih diperdebatkan kebenarannya.

Deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon langsung menuai penolakan keras dari Majelis Nasional. Para anggota parlemen menilai langkah tersebut tidak hanya berlebihan, tetapi juga mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang telah lama dibangun di Korea Selatan. Ketua Majelis Nasional, Woo Won-shik, secara tegas menyatakan bahwa pernyataan darurat militer telah gugur setelah parlemen melalui proses pemungutan suara memutuskan untuk mencabutnya.

Pada pagi hari 4 Desember, Presiden Yoon akhirnya mencabut deklarasi darurat militer tersebut dan menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Korea Selatan. Meski demikian, insiden ini meninggalkan jejak mendalam pada politik nasional. Yoon sendiri saat ini berada di bawah penyelidikan resmi terkait perannya dalam insiden tersebut dan dilarang meninggalkan negara.

Tidak hanya itu, mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun juga ditangkap dengan tuduhan pengkhianatan. Penangkapannya semakin memperkuat pandangan bahwa ada pelanggaran serius dalam proses pengambilan keputusan terkait darurat militer. Kasus ini menggambarkan bagaimana ketegangan antara pemerintah dan pihak oposisi dapat meningkat hingga ke tingkat krisis politik yang memicu pertanyaan tentang kredibilitas pemimpin negara.

Di sisi lain, upaya pemakzulan Presiden Yoon yang diinisiasi oleh pihak oposisi terus bergulir. Pada 7 Desember, mosi pertama untuk memakzulkan Yoon gagal karena anggota partai pemerintah memboikot pemungutan suara. Namun, oposisi tidak menyerah dan kembali mengajukan mosi kedua yang diterima oleh parlemen. Proses pemungutan suara untuk mosi pemakzulan ini dijadwalkan berlangsung pada sidang paripurna Majelis Nasional pada Sabtu ini.

Kasus darurat militer ini tidak hanya menimbulkan krisis politik tetapi juga mencerminkan ketegangan mendalam antara kubu pemerintah dan oposisi di Korea Selatan. Banyak pihak mempertanyakan motivasi di balik langkah Presiden Yoon, sementara yang lain khawatir insiden ini dapat merusak kepercayaan rakyat terhadap institusi militer dan pemerintahan secara keseluruhan.

Sementara itu, perhatian publik juga tertuju pada proses hukum yang sedang berlangsung terhadap para tokoh utama yang terlibat. Penahanan Letnan Jenderal Lee Jin-woo menandai langkah signifikan dalam penyelidikan ini. Namun, hasil akhirnya masih belum bisa diprediksi. Banyak yang menantikan bagaimana kasus ini akan memengaruhi masa depan politik Korea Selatan, terutama menjelang keputusan penting dalam pemungutan suara pemakzulan Presiden Yoon.

Dengan semakin terungkapnya berbagai fakta di balik deklarasi darurat militer, insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Stabilitas politik dan kepercayaan publik menjadi taruhan besar yang harus segera dipulihkan. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, rakyat Korea Selatan berharap para pemimpin mereka dapat mengutamakan kepentingan negara di atas segala konflik politik.