Pelita Jogja – Beijing mengungkapkan kecaman terhadap Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, yang diduga mencoba mengalihkan perhatian dari krisis domestiknya dengan menyalahkan China. Dalam laporan yang disiarkan oleh media pemerintah China pada Kamis, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menanggapi komentar Yoon yang dinilai tidak berdasar dan berusaha mengaitkan masalah dalam negeri Korea Selatan dengan faktor eksternal, khususnya China.
Mao menegaskan bahwa Beijing sangat terkejut dan tidak puas dengan pernyataan Presiden Yoon yang disampaikan pada minggu ini, yang dianggap tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga berisiko merusak hubungan bilateral antara kedua negara. “China dengan tegas menentang pengaitan masalah domestik Korea Selatan dengan isu yang berkaitan dengan China,” kata Mao, merujuk pada tuduhan yang disebutkan oleh Yoon terkait ‘spionase China’ dan upaya mendiskreditkan kerja sama ekonomi yang berjalan antara kedua negara.
Pernyataan ini merujuk pada tuduhan yang disampaikan oleh Yoon pada Kamis pagi, di mana ia menuduh beberapa warga negara China telah terlibat dalam kegiatan spionase. Yoon mengklaim bahwa drone-drone yang diluncurkan oleh pihak-pihak yang diduga berasal dari China digunakan untuk merekam kapal induk Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Busan, kota pelabuhan di tenggara Korea Selatan. Tak hanya itu, Yoon juga menuduh bahwa drone tersebut turut merekam kegiatan Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, yang semakin memperburuk ketegangan yang sudah ada antara kedua negara.
Korea Selatan, yang merupakan sekutu utama Amerika Serikat di kawasan Timur Jauh, selama ini menjadi tuan rumah bagi lebih dari 28.500 pasukan AS, dan sering kali menjadi tempat singgah kapal perang serta pesawat militer Amerika Serikat. Dengan kehadiran militer AS yang signifikan, ketegangan antara Korea Selatan dan negara-negara yang memiliki hubungan dengan AS, termasuk China, sering kali menjadi isu sensitif yang bisa mempengaruhi kebijakan domestik.
Tuduhan yang disampaikan oleh Yoon menjadi lebih kompleks karena terkait dengan upaya pemerintahannya untuk memberlakukan darurat militer setelah parlemen Korea Selatan menolak pengumuman tersebut hanya dalam waktu enam jam. Presiden Yoon berargumen bahwa langkah darurat militer tersebut diperlukan karena adanya ancaman terhadap keamanan nasional dan keselamatan publik dari pihak-pihak tertentu, terutama dari partai oposisi yang dianggapnya berusaha menghalangi upaya pemerintah untuk merespons masalah spionase. Partai Oposisi Demokratik, yang memiliki mayoritas kursi di parlemen, menggalang dukungan untuk menentang kebijakan Yoon.
Lebih lanjut, Yoon juga mengungkapkan bahwa pemerintahannya telah berusaha mengubah ketentuan terkait spionase, namun upayanya selalu terhalang oleh partai oposisi yang memblokirnya. Ketegangan politik ini semakin memuncak dengan isu pemakzulan yang kini dihadapi oleh Yoon, yang akan menjalani pemungutan suara pada Sabtu. Tuduhan yang dilayangkan terhadapnya mencakup pengkhianatan dan pemberontakan, sementara dia juga menghadapi larangan bepergian yang lebih lanjut mengganggu stabilitas politik dalam negeri.
Kecaman dari China menyoroti dinamika hubungan internasional yang semakin rumit bagi Korea Selatan di tengah krisis domestik yang sedang berlangsung. Isu ini tidak hanya menimbulkan ketegangan politik dalam negeri, tetapi juga memperburuk hubungan dengan negara besar seperti China, yang memiliki kepentingan signifikan dalam kawasan tersebut.
