Pelita Jogja – Pemerintah Amerika Serikat, melalui Gedung Putih, telah memberikan instruksi kepada Pentagon untuk merancang strategi dalam meningkatkan kehadiran militer di Panama. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Donald Trump dalam upaya mengembalikan kendali AS atas Terusan Panama. Informasi ini pertama kali dilaporkan oleh NBC News pada Kamis (13/3), berdasarkan keterangan dari pejabat AS yang mengetahui rencana tersebut.
Saat ini, Komando Selatan AS sedang menyusun berbagai skenario yang dapat diterapkan, mulai dari peningkatan kerja sama dengan militer Panama hingga kemungkinan yang lebih ekstrem, yakni pengambilalihan Terusan Panama dengan kekuatan militer. Namun, opsi terakhir ini dianggap sebagai kemungkinan yang lebih kecil, bergantung pada sejauh mana kerja sama yang dapat dijalin antara militer AS dan otoritas Panama.
Menurut laporan tersebut, tujuan utama dari peningkatan jumlah pasukan AS di Panama adalah untuk membatasi pengaruh China di kawasan tersebut. Pemerintah AS menilai bahwa akses Beijing ke Terusan Panama harus dikurangi agar keseimbangan geopolitik tetap berpihak kepada Washington. Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan luar negeri AS yang menyoroti persaingan strategis dengan China di berbagai wilayah, termasuk Amerika Latin.
Sumber yang mengetahui perkembangan ini menyebutkan bahwa Laksamana Alvin Holsey, yang saat ini menjabat sebagai Komandan Komando Selatan AS, telah mempresentasikan rancangan strategi tersebut kepada Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, dalam pertemuan yang diadakan minggu ini. Menteri Hegseth sendiri direncanakan akan melakukan kunjungan resmi ke Panama pada bulan depan untuk membahas lebih lanjut rencana ini dengan pihak berwenang setempat.
Di sisi lain, dalam pidato yang disampaikannya di hadapan sesi gabungan Kongres pekan lalu, Presiden Donald Trump menegaskan bahwa pemerintahannya telah mulai mengambil langkah-langkah konkret untuk mengembalikan kendali AS atas Terusan Panama. Trump menyatakan bahwa Terusan Panama memiliki peran strategis yang sangat penting bagi kepentingan ekonomi dan keamanan nasional AS, sehingga Washington tidak dapat membiarkan negara lain, terutama China, mendapatkan pengaruh yang lebih besar di kawasan tersebut.
Rencana peningkatan kehadiran militer AS di Panama diperkirakan akan menjadi topik diskusi yang sensitif di tingkat internasional. Pemerintah Panama sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait hal ini, tetapi berbagai analis menilai bahwa keputusan AS untuk memperluas pengaruh militernya di kawasan tersebut dapat menimbulkan ketegangan baru dalam hubungan bilateral kedua negara.
Sejak diserahkan kembali kepada Panama pada tahun 1999, Terusan Panama telah menjadi jalur perdagangan internasional yang sangat vital. Kehadiran investasi China di kawasan tersebut semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yang tampaknya menjadi salah satu alasan utama di balik kebijakan baru pemerintahan Trump ini.
Jika rencana ini benar-benar direalisasikan, bukan tidak mungkin akan muncul reaksi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah China yang telah berinvestasi besar di infrastruktur Panama. Para pengamat memperkirakan bahwa strategi ini akan menjadi salah satu elemen penting dalam kebijakan luar negeri AS selama masa kepemimpinan Trump, terutama dalam konteks persaingan global dengan Beijing.
Ke depannya, perkembangan terkait kebijakan ini akan terus dipantau oleh berbagai pihak. Apakah Panama akan menyetujui kerja sama dengan AS atau justru menolak kehadiran militer asing di wilayahnya masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Sementara itu, komunitas internasional juga menunggu bagaimana China akan merespons langkah AS yang dianggap sebagai bentuk pembatasan terhadap pengaruh mereka di kawasan Amerika Latin.
