Pelita Jogja – Wacana yang mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendapat kritik tajam dari Dewan Penasihat Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPP Polri), Bimo Suryono. Menurut Bimo, jika Polri ditempatkan di bawah Kemendagri, hal tersebut dapat bersifat kontraproduktif dan berisiko merugikan bangsa Indonesia, terutama dalam hal penegakan hukum. Ia menyatakan bahwa langkah tersebut dapat menghilangkan eksistensi Polri sebagai institusi yang independen dalam menjalankan tugasnya.

Bimo mengungkapkan keprihatinannya melalui siaran pers yang diterima pada Sabtu (14/12), dengan menyatakan bahwa segala upaya untuk memindahkan Polri dari posisinya yang saat ini berada langsung di bawah Presiden akan mengganggu fungsi utama Polri. “Jangan lagi diutak-atik, karena itu membahayakan fungsi penegakan hukum Polri, dan pada akhirnya merugikan bangsa ini sendiri,” tegas Bimo.

Sejak Polri dipisahkan dari TNI dan berada langsung di bawah koordinasi Presiden, Bimo menilai bahwa sistem ini telah berjalan efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, independensi dalam proses penegakan hukum juga menjadi lebih terjaga, tanpa adanya campur tangan politik yang dapat menghalangi objektivitas keputusan-keputusan hukum. Posisi yang langsung berada di bawah Presiden memungkinkan koordinasi yang lebih cepat dan tepat dalam menangani isu-isu yang berhubungan dengan keamanan dan hukum di masyarakat.

Walaupun begitu, Bimo menekankan bahwa pengawasan terhadap kinerja Polri tetap menjadi hal yang sangat penting. Presiden, menurutnya, harus tetap memantau kinerja Polri agar tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku. Tidak hanya Presiden, Bimo juga menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta masyarakat sipil memiliki peran dalam mengawasi kinerja Polri untuk memastikan bahwa institusi ini tetap berada di jalur yang benar.

“Polri sendiri harus membuka diri untuk menerima kritik, karena itu bagian dari pengawasan,” lanjut Bimo. Ia menekankan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu pemerintah, lembaga pengawas, maupun masyarakat, tidak hanya untuk kepentingan publik, tetapi juga untuk kepentingan Polri itu sendiri. Jika Polri dapat mempertahankan kepercayaan publik melalui kinerjanya yang baik, maka dukungan dari masyarakat akan semakin kuat.

Menurut Bimo, jika Polri dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, institusi ini akan semakin diperhitungkan dan dihormati oleh masyarakat. Kepercayaan publik akan terjaga jika Polri mampu menunjukkan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, pengawasan terhadap Polri menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.

Di sisi lain, penempatan Polri di bawah Kemendagri, yang semula hanya berupa wacana, memunculkan polemik di kalangan masyarakat dan politisi. Banyak yang khawatir bahwa jika wacana ini benar-benar diterapkan, maka kebebasan Polri untuk bertindak secara independen dalam menegakkan hukum akan terhambat. Terlebih, jika Polri harus tunduk pada arahan dan kebijakan politik dari kementerian, hal ini dapat merusak kredibilitas dan integritas Polri sebagai lembaga yang diharapkan untuk menjalankan tugasnya tanpa pengaruh eksternal yang tidak relevan.

Bimo menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa memperkuat pengawasan terhadap Polri bukan hanya untuk kepentingan publik, tetapi juga untuk kepentingan Polri itu sendiri. Pengawasan yang sehat dan konstruktif akan mendorong Polri untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan menjalankan fungsi penegakan hukum dengan lebih baik. Dengan demikian, Polri akan semakin dipercaya dan dihormati oleh masyarakat sebagai penjaga keadilan dan keamanan.