Pelita Jogja – Kabinet Sri Lanka telah menyetujui proposal yang diajukan Presiden Anura Kumara Dissanayake untuk membentuk sebuah komite kebijakan dan ketahanan pangan di bawah sekretariat kepresidenan. Langkah strategis ini diumumkan oleh divisi media presiden pada Selasa (10/12) dan bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan yang memadai, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Sri Lanka.

Pembentukan komite ini merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap tantangan ketahanan pangan yang dihadapi negara tersebut, termasuk dampak perubahan iklim, gangguan rantai pasok global, dan tekanan ekonomi domestik. Dengan pembentukan komite ini, pemerintah berharap dapat memastikan bahwa kebutuhan pangan minimum setiap warga negara terpenuhi dengan baik.

Menurut pernyataan divisi media presiden, komite tersebut akan memiliki beberapa target utama. Pertama, mendorong peningkatan produksi pangan dalam negeri untuk semua bahan makanan yang dapat diproduksi secara lokal. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan, meningkatkan keberlanjutan ekonomi, dan mendukung petani lokal.

Kedua, komite ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok cadangan makanan pokok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional selama setidaknya tiga bulan. Cadangan ini akan menjadi jaminan bagi negara dalam menghadapi potensi krisis, seperti bencana alam atau gangguan ekonomi yang dapat memengaruhi ketersediaan pangan.

Ketiga, komite akan mengembangkan dan memelihara sistem data yang komprehensif terkait stok pangan yang tersedia. Sistem ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada pemerintah, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat waktu dan efisien dalam mengelola ketersediaan pangan di seluruh wilayah negara.

Komite ini akan berada di bawah kepemimpinan bersama dua kementerian utama, yaitu Kementerian Pertanian, Peternakan, Pertanahan, dan Irigasi, serta Kementerian Perdagangan, Perniagaan, Ketahanan Pangan, dan Pengembangan Koperasi. Kolaborasi antara kedua kementerian ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam mengatasi masalah ketahanan pangan di Sri Lanka.

Langkah untuk membentuk komite ini menunjukkan komitmen serius pemerintah Sri Lanka dalam memastikan ketahanan pangan bagi seluruh warganya. Presiden Anura Kumara Dissanayake menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap makanan bergizi dengan harga yang wajar. Ia juga menegaskan bahwa langkah ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga untuk membangun fondasi yang lebih kuat bagi ketahanan pangan nasional di masa depan.

Dalam beberapa tahun terakhir, ketahanan pangan telah menjadi isu penting di Sri Lanka, terutama setelah negara tersebut menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan. Krisis ekonomi yang melanda Sri Lanka telah menyebabkan gangguan pada sistem distribusi pangan, peningkatan harga bahan pokok, dan tekanan besar pada rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Pembentukan komite ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan stabilitas sistem pangan nasional.

Upaya untuk meningkatkan produksi pangan lokal juga akan melibatkan komunitas petani secara aktif. Pemerintah berencana memberikan dukungan berupa akses terhadap teknologi pertanian modern, pelatihan, serta akses terhadap pasar yang lebih luas bagi para petani. Dengan cara ini, sektor pertanian lokal diharapkan dapat tumbuh lebih kuat dan menjadi tulang punggung sistem ketahanan pangan nasional.

Melalui langkah ini, Sri Lanka juga berupaya menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasionalnya. Dengan memperkuat sistem produksi dan distribusi pangan, negara ini berharap dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pengentasan kelaparan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Komite kebijakan dan ketahanan pangan ini diharapkan tidak hanya akan membantu Sri Lanka mengatasi tantangan pangan domestik, tetapi juga menjadi model bagi negara-negara lain yang menghadapi situasi serupa. Pemerintah Sri Lanka optimis bahwa langkah ini dapat menciptakan masa depan yang lebih stabil dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.