Pelita Jogja – Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mempercepat proses penyidikan kasus dugaan korupsi terkait impor gula kristal mentah yang menyeret mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, atau yang lebih dikenal sebagai Tom Lembong. Dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada periode 2015–2016 ini kini sudah memasuki tahap pemberkasan. Kejagung berkomitmen untuk segera menyelesaikan penyidikan agar kasus tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa waktu penyidikan terbatas karena status penahanan yang telah diterapkan terhadap Tom Lembong. Oleh karena itu, tim penyidik Kejagung memanfaatkan waktu seoptimal mungkin agar pemberkasan selesai tepat waktu. Harli menambahkan, penyidikan ini dilakukan secara menyeluruh dengan fokus tinggi agar kasus dapat segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk diproses di pengadilan.
Kasus ini bermula ketika Tom Lembong, saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan, mengeluarkan izin impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk diolah menjadi gula kristal putih. Namun, keputusan tersebut diduga tidak sesuai prosedur. Dalam rapat koordinasi antarkementerian yang digelar pada 12 Mei 2015, disimpulkan bahwa Indonesia sedang mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan tambahan impor.
Ironisnya, izin impor itu diberikan tanpa melalui koordinasi dengan instansi terkait dan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, yang bertanggung jawab mengevaluasi kebutuhan gula nasional. Langkah ini memunculkan dugaan penyalahgunaan wewenang yang akhirnya mengakibatkan kerugian negara. Kejagung kini mendalami motif di balik keputusan tersebut.
Selain menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka, Kejagung juga menetapkan CS, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), sebagai tersangka lainnya. Keduanya diduga berperan signifikan dalam pelanggaran yang terjadi, dengan memberikan izin impor yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasar gula domestik.
Penyidik Kejagung telah memeriksa 126 saksi dan tiga ahli untuk memperkuat bukti dalam kasus ini. Proses pengumpulan fakta dan bukti terus dilakukan dengan intensif, sambil menunggu hasil penghitungan kerugian negara oleh ahli independen. Hasil perhitungan tersebut diharapkan segera rampung untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan.
Kejagung memperkirakan dampak dari kasus ini tidak hanya berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga kerugian besar bagi petani lokal dan industri gula nasional. Kebijakan impor yang tidak sesuai kebutuhan telah mempersulit petani gula lokal untuk bersaing di pasar, yang akhirnya menimbulkan masalah lebih luas bagi sektor pertanian.
Menurut Harli Siregar, kasus ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Kejagung untuk memberantas korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi negara. Kejagung ingin menunjukkan bahwa hukum akan ditegakkan secara tegas dan tanpa pandang bulu. Proses hukum ini diharapkan memberikan efek jera sekaligus melindungi kepentingan negara dari tindakan penyalahgunaan wewenang.
Kasus dugaan korupsi ini telah menarik perhatian publik, terutama karena melibatkan mantan pejabat penting. Kejagung memastikan bahwa setiap langkah penyidikan dilakukan secara transparan dan profesional agar masyarakat mendapatkan keadilan. Publik berharap bahwa penyelesaian kasus ini dapat menjadi peringatan bagi pejabat negara lainnya untuk selalu mematuhi aturan dan mengutamakan integritas dalam menjalankan tugas.
Selain itu, kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan demi mencegah korupsi yang merugikan rakyat dan negara. Upaya Kejagung dalam mempercepat penyelesaian kasus ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.
Dengan penanganan yang transparan dan adil, Kejagung berharap proses ini tidak hanya memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang dirugikan, tetapi juga mengukuhkan komitmen negara dalam memberantas korupsi di semua sektor pemerintahan. Kejagung percaya bahwa langkah ini akan menciptakan efek domino positif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di masa depan.
